Kebijakan Bidang Usaha

 

Latar Belakang

Saat ini negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk membawa modal  sebanyak-banyaknya masuk ke negaranya masing-masing termasuk juga dengan Indonesia. Ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu  diperlukan usaha dan strategi yang disusun pemerintah secara matang. Penanam modal atau yang dikenal dengan investor datang dari dalam negeri (Penanam Modal Dalam Negeri/PDMA)  dan juga dari luar negeri (Penanam Modal Asing/PMA). Untuk menarik atensi penanam modal ini, pemerintah harus menyiapkan seperangkat peraturan dan kebijakan untuk membangun iklim kepastian hukum pagi para investor ketika menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan ini bersifat pro bisnis dalam arti segala hal administrasi seperti perizinan memililki kepastian dan kemudahan. Investor ini membantu pemerintah dalam mengelola sumberdaya alam yang kita miliki dengan peraturan yang berlaku, namun dengan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 yaitu ”bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  Penanam modal yang menanamkan modalnya dapat melakukan usaha dibeberapa sector usaha yang perbolehkan untuk diusahakan.

Secara umum sektor usaha dikelompokan menjadi tiga. Yang pertama sektor primer yaitu bidang usaha yang kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan dari sumber daya alam secara langsung seperti pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.  Yang kedua adalah sektor sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mengolah lebih lanjut hasil dari sektor primer dan atau adanya kegiatan rekayasa untuk menghasilkan produk tertentu. Kegiatan ini sering disebut dengan kegiatan industry contoh produknya seperti makanan, tekstil, barang dari kulit dan alas kaki dan alas kaki, kayu olahan, kimia, farmasi dan lain-lain. Sektor terakhir adalah tersier merupakan merupakan kegiatan yang bersifat penunjang dari dua sector usaha sebelumnya. Contoh dari sector ini seperti listrik, gas, air, konstruksi, perhotelan, restoran, jasa perdagangan infrastruktur dan lain-lain.

Kebijakan Bidang Usaha

Untuk menentukan bidang usaha dan kegiatan ekonomi mana saja yang bisa dikelola maka disusunlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesa (KLBI).  KLBI adalah pengelomlpokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha. Dalam penetapan bidang usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggunakan KLBI tahun 2015 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuan dan maksud dari penyusunan KLBI adalah :

  1. Menjamin kepastian hukum
  2. Menjamin transaparansi
  3. Pedoman dalam menyusun daftar bidang usaha dalam melakukan pengkajian ulang bila terjadi penafsiran yang berbeda.

Peraturan yang telah terbit yang terkait dengan bidang usaha adalah Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007.  Di dalam nya mengatur mengenai 3 bidang usaha dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Bidang usaha yang tertutup : yaitu bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Ini berlaku untuk penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Khusus bagi penanaman modal asing, pemerintah menetapkan bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup antara lain yaitu:
    1. produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang, dan
    2. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
    Kriteria bidang usaha tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dan kepentingan nasional lainnya.
  2. Bidang usaha yang terbuka bersyarat : yaitu bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Contoh dari bidang usaha terbuka dengan persyaratan  adalah industry batik tulis dan agen perjalanan wisata.
  3. Bidang usaha terbuka : bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal.  Contoh dari bidang usaha terbuka di antaranya usaha perkebunana lada, jambu dan lain sebagainya.

Kebijakan yang mengatur mengenai bidang usaha tertutup  dan terbuka dengan persyaratan ini nanti akan bermuara ke Daftar Negatif Investasi (DNI).  Dasar hukum dari DNI terdapat pada UU No.25 Pasal 12 ayat (4) : Kriteria dan peryaratan bidang usaha yang tertutup  dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan di atur dengan Peraturan Presiden.  Peraturan Presiden ini terdiri dari Perpres No.76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan daftar bisang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Dan Perpres No. 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi,  penentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan didasari dengan prinsip-prinsip:

  1. Penyederhanaan adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang dinyatakan  terbuka dengan persyaratan, berlaku secara nasional dan bersifat sederhana dan  terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi.
  2. Kepatuhan dalam hal  perjanjian atau komitmen internasional adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang terdapat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.
  3. Transparansi adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini agar tidak menjadi kendala bagi penanam modal dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
  4. Kepastian hukum disini dalam hal  bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan peraturan presiden.
  5. Prinsip NKRI sebagai pasar tunggal adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

 

Simpulan

 

Kebijakan bidang usaha yang telah di terbitkan pemerintah sebagai sarana kepastian hukum bagi investor. Dengan Pepres mengenai  DNI, yang berisi bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal memperjelas investor bidang usaha mana yang akan dipilih. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai penanaman modal, bagaimana bila tejadi perubahan kepemilikan modal serta  untuk penanaman modal asing yang akan memperluas usaha di jelaskan kewajiban-kewajiaban apa saja yang harus dilakuakan.  

 

Dengan Pepres ini menunjukan komitmen Pemerintah dalam memberikan peluang kepada investor dalam negeri dan asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Dalam perkembangannya DNI mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman.  Salah satu contoh dasar perkembangan perubahan DNI adalah karena kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan negara-negara ASEAN yang terkait dengan kepemilikan modal asing. Komitmen ASEAN untuk kepemilikan asing lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di luar  ASEAN.

 

Kebijakan bidang usaha ini diharapkan mendukung kejelasan aturan mengenai penanaman modal dan dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk masuk membawa arus modal masuk ke Indonesia  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Caterin M. Simamora, MSM (Widyaiswara Muda)

Daftar Pustaka :

 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 dan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kriteria dan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Modul Kebijakan Bidang Usaha Pusdiklat BKPM

0 Komentar - Tulis Komentar

Saran dan Kritik